Komisi IX DPR meminta Menakertrans memasukkan Program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam Renstra (Rencana Strategis)  pada Kementerian Negara Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan sebagai antisipasi  menghadapi  AFTA   agar tenaga kerja kita mampu  bersaing dengan tenaga kerja negara lain.

Hal tersebut disampaikan  beberapa Anggota Komisi IX DPR saat Rapat Kerja Komisi IX  yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, di Gedung DPR, Senin (25/1)

Anggota Komisi IX dari Fraksi Demokrat Zulmiar Yanri menyatakan, “Jika Menakertrans  menganggap K3 itu penting untuk peningkatan produktivitas tenaga  kerja dan perusahaan, kami minta  jika nanti ada restrukturisasi organisasi atau Renstra mohon dipertimbangkan pentingnya K3” kata Zulmiar.

Menurut  Zulmiar, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pemerintah sudah meletakan dasar yang kuat untuk keselamatan kerja. Namun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tidak ada satu pun program tentang keselamatan kerja.

                Zulmiar Yanri menginformasikan bahwa  China begitu mengembangkan industri,  dia juga mengembangkan institusi untuk  keselamatan dan kesehatan kerjanya. 

Sementara itu Subagyo Partodiharjo Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat, menyatakan bahwa dalam program seratus hari Kementerian Negara Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum ada terobosan yang serius untuk dilaksanakan tentang keselamatan kerja.

Menurut Subagyo, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, modernisasi dan industrialisasi suatu keniscayaan yang tidak mungkin dapat  kita kehendaki.

“Selamatkan tenaga kerja dan lingkungannya dari dampak negatif industrialisasi secara akademis dan serius”, katanya.

Sedangkan Rudianto Tjen Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP menyatakan bahwa perencanaan program K3 di Kementerian Negara Tenaga Kerja dan Transmigrasi terabaikan.

“Kalau memang  terlanjur tidak mencantumkan K3 dalam perencanaan,  lakukan revisi.  Sudah beberapa tahun ini kami berjuang untuk K3, dan  beberapa kali juga  memberikan anggaran yang besar, namun dalam pelaksanaan tidak terserap karena  K3nya tidak siap dan sebagainya,” kata Rudianto. (sc) foto:doeh/parle/DS